Oleh Dahlan Iskan

KETIKA menulis desil kemarin saya tidak membahas tentang desilnya Indonesia. Saya membahas desil itu sendiri. Karena itu saya tidak merasa terikat dengan cara Indonesia: desil satu untuk golongan termiskin, desil 10 untuk yang terkaya.

Dalam dunia perdesilan tidak ada “hukum desil”. Suka-suka. Saya lebih suka menyebut desil 10 untuk yang termiskin, desil 1 untuk yang terkaya. Pun dalam kuantil. Cara pandang seperti itu lebih asosiatif: Satu persen penduduk menguasai kekayaan berdesil-desil. Juga bisa sekaligus menjadi pengingat: desil satu adalah juara satu, desil dua juara dua, dan desil 10 adalah akar rumput yang jumlahya banyak. Dalam perkastaan juga sama: kasta tertinggi di urutan satu. Bahkan di India ada golongan yang di bawah kasta keempat: golongan dalit.

Tapi ya sudahlah. Redaksi sudah mengubah tulisan saya itu, mungkin, redaksi terbawa arus komentar perusuh. Ternyata cara berpikir “perusuh Disway” lebuh ikut cara berpikir pemerintah. Ups..tidak juga. “Perusuh” ternyata juga berani kritis –pun termasuk dalam mengkritik Disway.

Itu tercermin dalam “Muktamar Perusuh” bulan lalu. Salah satu agenda “muktamar” itu sangat serius. Baru hari ini saya ungkapkan jalannya pembicaraan. Acara berat itu dimulai dengan pendaftaran agenda bahasan. Agar tidak ngelantur. Siapa saja boleh mendaftarkan agenda. Banyak yang unjuk jari. Mereka bicara pendek: hanya satu dua kalimat tentang poin yang ingin dibahas. Setelah inventarisasi ditutup mulailah kening mengkerut.

Saya sendiri hanya mengajukan satu agenda yang disambut dengan tawa. Padahal itu, menurut emosi saya, agenda berat: bagaimana cara melakukan pruning pentil durian. Pohon durian di antara rumah Manado dan lapangan basket di DIC Farm itu memang berbunga lebat. Banyak sekali.

Sudah banyak bunga yang jadi pentil. Kalau saja pentil-pentil itu jadi buah semua, satu pohon ini saja bisa menghasilkan lebih seratus durian. Itu tidak mungkin. Tahun lalu pohon ini sudah belajar berbunga. Bungan pertama lebat. Hampir semua bunga menjadi pentil. Yang akhirnya bisa jadi buah hanya 15. Itu pun ketika buah sudah sebesar bola tenis, berjatuhan satu per satu. Tersisa tiga saja yang selamat sampai tua.

Tiga itu saya biarkan sampai jatuh sendiri. Tiga-tiganya saya habiskan dalam waktu dua hari: jenis bawor– kalau tidak salah. Tahun ini saya ingin pentil yang jadi buah bisa lebih banyak. Saya tahun caranya: harus di-pruning. Justru ketika masih pentil harus dibuang sebagian besarnya. Dari ratusan itu tinggalkan sekitar 30 saja.

Doktrin itu benar. Tapi saya tidak pernah tega merontokkan paksa pentil-pentil itu. Kok kasihan. Juga karena saya tidak tahu pentil mana yang dipastikan akan membesar jadi durian – jangan-jangan yang digugurkan itu yang mestinya berbakat jadi durian.

Agendanya: Siapa di antara perusuh Disway yang tega melakukan pruning dan mau jadi relawan untuk melakukannya: satu orang angkat tangan.

Enam perusuh lainnya angkat tangan untuk mendaftarkan agenda yang benar-benar berat. Satu orang mengajukan satu agenda pembahasan. Terkumpul enam agenda yang dipadatkan menjadi empat: koperasi, kebijakan terhadap pengusaha, single data nasional, dan kegelisahan apa yang saya alami melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ketika membahas koperasi, silang pendapat bertautan. Meski tidak ada agenda pembahasan Koperasi Desa Merah Putih, terpaksa banyak disinggung juga.

Perusuh dari Lumajang menginginkan kelompok-kelompok masyarakat membangun koperasi sendiri. Contohnya ia sendiri. Ia sudah menjalankan dan membuktikan: petani bisa lebih baik bergabung dengan koperasi tani. Sebaiknya kelompok lain punya koperasi di bidangnya masing-masing. Jangan seperti KDMP – ada yang keseleo lidah menjadi KDRT.

Persoalan utamanya disepakati: sulit mencari orang yang mau all out menjadi penggerak koperasi seperti perusuh asal Lumajang itu. Padahal yang diperlukan Indonesia bukan satu dua orang. Kita perlu ribuan bahkan ratusan ribu orang seperti itu. Sulit. Tidak realistis untuk gerakan totalitas nasional.

Memang orang seperti itu bisa dipersiapkan. Mulai rekrutmennya yang benar, pendidikan, pelatihan, sampai pemagangan. Tapi siapa yang bisa menyiapkannya. Mestinya pemerintah. Tapi semua sepakat pemerintah bukan pihak yang mampu melakukannya. Bagus tapi sulit. Tidak realistis.

Sebenarnya banyak contoh koperasi yang bisa sukses. Yang paling hebat adalah koperasi Keling Kumang yang di Kalbar itu. Koperasinya suku Dayak di Sekadau, Sintang. Besaran skalanya sudah tiga triliun rupiah.

Tapi ya hanya satu itu. Atau satu dua lagi lainnya di tempat lain di Indonesia. Di Jatim sendiri pernah ada koperasi sangat besar. Koperasi susu milik peternak sapi perah di Pujon, Malang. Lalu ada koperasi wanita yang sangat mulia. Tapi yang di Pujon sudah jarang disebut lagi. Yang “wanita” tokoh utamanya tergiur ke partai politik. Selesai.

Bagus. Bisa teruwujud. Tapi jatuh bangun. Belum bisa mewarnai perekonomian nasional yang langgeng. Semua itu mutiara di Khatulistiwa. Tapi mutiara yang bersinar hanya beberapa di wilayah.

Ada perusuh yang membanggakan keberhasilan koperasi di Belanda, Swedia, dan bahkan Singapura. Itu benar. Sangat membanggakan. Sering jadi contoh untuk mengolok-olok pemerintah yang dianggap kurang memperhatikan koperasi di Indonesia.

Anggapan kita seolah di sana koperasi sudah sangat berhasil. Sudah menjadi gerakan nasional. Jarang yang kritis bahwa sebesar dan sesukses mereka tetap saja belum sampai bisa membuat sistem ekonomi di sana menjadi sistem koperasi. Sistem ekonomi negaranya tetap saja kapitalis.

KUD juga pernah sukses –sebagai lambang turun tangannya negara untuk menggalakkan koperasi. Dengan sangat serius. Presiden Soeharto sendiri yang turun tangan. Dibangunnya di setiap kecamatan merata ke seluruh Indonesia.

Ternyata juga tidak berkelanjutan. Maka, mungkin saja, KDMP adalah buldoser terakhir Untuk mewujudkan sistem koperasi. Saya sebut buldoser karena dipaksakan dari atas, dalam skala yang tidak terpermana, dan menghabiskan anggaran yang tidak terkirakan. Bukan pula di setiap kecamatan melainkan di setiap desa.

Kalau KDMP pun kelak ternyata gagal, makan cara apa lagi yang akan dipakai untuk menjalankan ekonomi nasional secara koperasi sebagai pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.

Saya selalu tertarik pada pikiran Dr Agus Pakpahan yang kini menjadi rektor Universitas Koperasi Indonesia. “Sampai hari ini kita belum punya kurikulum pelajaran koperasi yang sebenarnya,” ujarnya. Mata pelajaran koperasi yang diajarkan selama ini, katanya, bukan ilmu koperasi dimaksud.

KDMP adalah taruhan terakhir bagi uji coba koperasi. Taruhan yang amat sangat luar biasa mahal. Kalau gagal berarti kita harus ikut Agus Pakpahan: menyusun kurikulum dan silabus ilmu koperasi, mengajarkannya dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Setelah semua orang Indonesia tahu apa itu koperasi barulah dimulai membangun koperasi: 25 tahun lagi.

Separo waktu pun habis untuk membahas koperasi. “Ini pertemuan terbaik yang pernah saya ikuti,” ujar alumnus Geologi ITB yang kini berusia 85 tahun Sujatmiko. Yang terlibat pembahasan bicaranya singkat dan padat. Fokus. Berhasil tidak ada yang ngelantur. Tidak ada yang bicara nonsense.

Saya tidak berani kembali ke bawah pohon durian: tidak sampai hati melihat ratusan pentil segar itu dirontokkan.

Penulis adalah wartawan senior Indonesia