J5NEWSROOM.COM – Ada yang lebih berat daripada kehilangan pekerjaan, menunggu kepastian. Sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Uang sekolah dan les anak juga tak boleh berhenti. Apalagi, tagihan listrik dan air.

Gambaran itulah yang kini dihadapi sekitar 1.000 pekerja PT Ghim Li Indonesia di Batam. Aktivitas produksi perusahaan disebut terhenti akibat persoalan finansial. Pada saat yang sama, upah yang biasanya diterima setiap tanggal 7, ternyata hingga Jumat 11 September 2026 belum juga dibayarkan.

Ratusan pekerja kemudian mendatangi Kantor DPRD Kota Batam untuk menyampaikan aspirasi. Mereka tidak datang membawa tuntutan yang muluk. Mereka hanya meminta haknya dibayarkan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dijalankan, dan yang paling penting, ada kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.

J5NEWSROOM.COM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib 1.000 pekerja PT Ghim Li Indonesia yang belum menerima upah hasil keringat mereka itu. Bagi seorang pekerja, gaji bukan sekadar angka di rekening. Gaji adalah biaya makan anak-anak. Uang sekolah. Tagihan listrik dan air. Cicilan rumah. Ongkos ke tempat kerja. Kebutuhan kesehatan. Dan berbagai kebutuhan keluarga yang tidak mengenal istilah cash flow perusahaan.

Ketika upah terlambat, yang terganggu bukan hanya keuangan pekerja, tetapi kehidupan sebuah keluarga. Di sinilah kita harus melihat persoalan Ghim Li dengan perspektif yang lebih luas. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja PT Ghim Li Indonesia.

Namun, berhentinya aktivitas produksi dan persoalan finansial perusahaan tentu menimbulkan kekhawatiran. Jika krisis tersebut akhirnya berujung pada PHK terhadap sekitar 1.000 pekerja, persoalannya tidak lagi menjadi persoalan satu perusahaan.

Itu berarti Batam berpotensi mendapatkan 1.000 pengangguran baru. Dengan asumsi setiap pekerja menopang satu istri dan dua anak, sedikitnya sekitar 3.000 anggota keluarga lainnya akan ikut merasakan dampaknya. Dalam hitungan sederhana, satu persoalan perusahaan dapat berubah menjadi persoalan sosial yang jauh lebih besar.

1.000 pekerja kehilangan pekerjaan. 3.000 anggota keluarga kehilangan sumber penghasilan utama. Dan pada akhirnya, pemerintah daerah juga harus menghadapi konsekuensi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Karena itu, persoalan PT Ghim Li tidak boleh dipandang hanya sebagai konflik antara perusahaan dan pekerja. Ini adalah persoalan ekonomi Batam.

Jangan Biarkan Pekerja Menghadapi Krisis Sendirian

J5NEWSROOM.COM melihat pemerintah harus hadir lebih cepat. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memang telah memanggil manajemen perusahaan. Langkah itu patut diapresiasi. Namun, pemanggilan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan para pekerja adalah langkah konkret dan terukur.

Perusahaan harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada pekerja. Pemerintah harus memastikan hak-hak ketenagakerjaan tetap terlindungi. Dan semua pihak perlu membuka ruang perundingan untuk mencari jalan keluar yang paling sedikit memberikan beban kepada pekerja.

Kesulitan keuangan perusahaan memang harus dihormati sebagai fakta bisnis. Tetapi kesulitan bisnis tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak pekerja. Seperti ditegaskan Disnakertrans Kepri, perusahaan tetap memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja.

Karena itu, penyelesaian masalah harus ditempatkan dalam koridor hukum ketenagakerjaan sekaligus pendekatan kemanusiaan.

J5NEWSROOM.COM juga melihat Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak boleh berjarak dari persoalan ini. Mengapa?

Karena Batam bukan sekadar kawasan industri. Batam adalah rumah bagi para pekerja yang bekerja di dalamnya. Selama ini pemerintah terus berupaya menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Itu merupakan kebijakan yang benar. Tetapi menjaga investasi tidak boleh hanya berarti mendatangkan investor baru.

Investor yang sudah hadir, membuka pabrik, mempekerjakan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi juga harus dirawat. Persoalan Ghim Li harus menjadi contoh bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja bersama ketika sebuah perusahaan menghadapi kesulitan.

Pemerintah dapat menjadi mediator antara perusahaan dan pekerja. BP Batam dapat membantu mencari berbagai opsi sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi perusahaan-perusahaan atau investor yang berpotensi menjadi mitra strategis untuk membantu keberlanjutan usaha.

Yang terpenting, jangan sampai persoalan ini berakhir pada keputusan PHK sebelum seluruh kemungkinan penyelamatan perusahaan dibicarakan secara serius.

Bagaimana Menolong Keluarga Pekerja?

J5NEWSROOM.COM menyarankan para pemangku kepentingan di Kota Batam agar memikirkan pula jaring pengaman sementara bagi pekerja terdampak dan keluarga mereka. Misalnya, dukungan sembako bagi keluarga pekerja yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian.

Pemerintah dan stakeholder terkait juga dapat mempertimbangkan program bantuan atau keringanan sesuai kewenangan untuk kebutuhan dasar, termasuk tagihan listrik dan air serta dukungan pendidikan bagi anak-anak pekerja yang terdampak.

Langkah-langkah tersebut bukanlah solusi terhadap persoalan fundamental perusahaan. Tetapi setidaknya, bantuan itu dapat mengurangi tekanan ekonomi keluarga sembari proses penyelesaian masalah perusahaan berjalan. J5NEWSROOM.COM memandang bahwa di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, setiap kebijakan yang membantu pekerja bertahan merupakan bentuk nyata kehadiran negara.

Ada pelajaran penting dari kasus PT Ghim Li Indonesia. Batam tidak boleh hanya sibuk menghitung berapa persen pertumbuhan ekonomi atau berapa nilai investasi yang masuk. Kita juga harus menghitung berapa banyak pekerjaan yang berhasil dipertahankan. Sebab menjaga satu lapangan kerja sama pentingnya dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Ketika satu pabrik tutup, yang hilang bukan hanya mesin yang berhenti berproduksi. Ada dapur keluarga yang kehilangan pemasukan. Ada anak yang terancam terganggu pendidikannya. Ada cicilan yang menumpuk. Ada konsumsi rumah tangga yang turun.

Dan ada efek berantai kepada pedagang, transportasi, rumah makan, kos-kosan, hingga pelaku UMKM yang selama ini hidup dari aktivitas ekonomi para pekerja. Karena itu, penyelesaian persoalan Ghim Li harus dilakukan sebelum masalahnya berubah menjadi efek domino.

J5NEWSROOM.COM berpandangan, kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk berproduksi. Pekerja membutuhkan perusahaan untuk memperoleh penghasilan.

Pemerintah membutuhkan keduanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Karena itu, solusi harus dicari dengan kepala dingin, komunikasi terbuka, dan keberanian mengambil keputusan. Perusahaan harus menunjukkan itikad baik.

Pekerja harus tetap mengikuti mekanisme hubungan industrial. Pemerintah harus menjadi mediator dan pelindung kepentingan publik. Dan seluruh stakeholder Batam harus bergerak bersama. J5NEWSROOM.COM tidak ingin melihat 1.000 pekerja Ghim Li berubah menjadi 1.000 pengangguran baru di Kota Batam.

Kami juga tidak ingin melihat ribuan anggota keluarga pekerja kehilangan daya beli hanya karena persoalan satu perusahaan yang tidak segera dicarikan jalan keluar. Batam sedang membangun dirinya sebagai kota industri dan investasi.

Karena itu, setiap lapangan kerja harus dijaga. Setiap pekerja harus dihargai. Dan setiap investor harus diyakinkan bahwa Batam bukan hanya tempat untuk menanam modal, tetapi juga tempat yang serius menjaga keberlangsungan usaha.

Suai?