J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Peran hubungan masyarakat (humas) dinilai penting dalam menyajikan informasi layanan haji dan umrah kepada publik.

Penegasan ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Saibansah Dardani saat menjadi narasumber bersama pegawai Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kepri di Hotel Nite and Day, Tanjungpinang, Rabu 16 September 2026.

“Humas itu adalah jembatan komunikasi antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat,” tegas Saiban di depan seluruh peserta.

Dalam kegiatan tersebut, Saibansah membagikan pengalamannya dalam menangani berbagai persoalan pers sekaligus pengalamannya saat menjadi petugas haji pada 2026.

Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa komunikasi publik yang baik sangat diperlukan, khususnya dalam membangun citra positif pimpinan dan lembaga di pelayanan haji dan umrah.

“Humas itu menjadi jembatan antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan harus cepat, akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Cak Iban itu.

Ia menjelaskan, humas bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai program atau kegiatan lembaga. Humas juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan institusi.

Dalam konteks pelayanan haji dan umrah, kebutuhan terhadap informasi yang terpercaya menjadi semakin penting. Informasi yang disampaikan tidak hanya dibutuhkan oleh jemaah yang sedang menjalankan ibadah, tetapi juga oleh keluarga jemaah yang berada di Indonesia.

“Saat kami mengemban amanah waktu itu, informasi yang kami sampaikan bukan hanya dibutuhkan oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Karena itu, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami masyarakat umum,” katanya.

Saibansah juga menyoroti perkembangan media sosial yang membuat informasi dapat bergerak sangat cepat. Di tengah kondisi ini, berita yang belum terkonfirmasi berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi humas untuk bergerak cepat memberikan informasi yang benar dan terverifikasi ketika muncul kabar yang belum jelas kebenarannya.

“Humas harus mampu merespons informasi yang berkembang di media sosial. Ketika ada informasi yang belum terkonfirmasi, humas harus hadir memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, terdapat sejumlah fungsi strategis yang harus dijalankan humas, mulai dari penyedia informasi, penghubung dengan publik, pengelola komunikasi saat terjadi krisis, hingga membantu mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.

Dalam kesempatan tersebut, Saibansah juga menilai hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan media perlu terus diperkuat. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik.

Ia mencontohkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perlindungan jemaah, termasuk pemberitaan mengenai travel yang bermasalah serta berbagai upaya pelayanan di bandara.

Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai layanan dan perlindungan jemaah.

“Kemitraan dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. PWI Kepri siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui kegiatan seperti coffee morning, sehingga kolaborasi yang baik lebih cepat dan berimbang,” kata Cak Iban.

Ia juga menekankan humas harus memiliki jaringan yang hebat, menjaga nama baik institusi dan pimpinan, serta mampu memberikan ide-ide positif dalam membangun citra lembaga.

Menurutnya, ketika terjadi pemberitaan yang dinilai perlu diluruskan, humas harus mampu melakukan komunikasi dan memberikan informasi pembanding berdasarkan fakta, bukan sekadar melakukan bantahan tanpa data.

“Ikhtiar seorang humas adalah memberikan informasi yang positif, membangun komunikasi, dan menjaga reputasi institusi. Ketika ada persoalan pemberitaan, yang terpenting adalah bagaimana memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan tetap menjaga hubungan baik dengan media,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menanyakan cara menghadapi wartawan yang sengaja mencari kesalahan dan berniat buruk dalam menulis berita. Bagaimana memastikan bahwa wartawan yang datang kepada institusi benar-benar bekerja secara profesional.

Menjawab pertanyaan tersebut, Saibansah menegaskan bahwa pihak yang berhadapan dengan wartawan dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Salah satunya dengan mengecek data perusahaan pers maupun wartawan melalui kanal resmi Dewan Pers.

“Untuk mengetahui apakah wartawan bekerja secara profesional, salah satunya dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui situs resmi Dewan Pers. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers,” jelasnya.

Editor: Alia Safira