
J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut meningkat Rp1,3 triliun dibandingkan realisasi pada akhir September 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Dari keempat sektor tersebut, pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE masih menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan mencapai Rp46,36 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor Pajak SIPP tercatat sebesar Rp6,02 triliun. Kemudian, pajak transaksi fintech menyumbang Rp5,5 triliun dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, mengatakan pemerintah terus melakukan penyesuaian terhadap administrasi dan pengawasan perpajakan seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Menurut Inge, langkah tersebut diperlukan agar sistem perpajakan nasional mampu mengikuti perubahan pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak [DJP] terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” kata Inge melalui siaran pers, Sabtu (21/11/2026).
Secara terperinci, penerimaan PPN PMSE hingga Oktober 2026 mencapai Rp46,36 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp1,24 triliun dibandingkan posisi September 2026 yang tercatat sebesar Rp45,12 triliun.
Peningkatan penerimaan itu terjadi meskipun belum ada penambahan jumlah pemungut maupun perubahan data entitas yang ditunjuk untuk memungut PPN PMSE.
Hingga Oktober 2026, DJP masih mencatat sebanyak 280 pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 entitas telah melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak.
Jika ditelusuri sejak awal penerapannya, penerimaan PPN PMSE menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada 2020, penerimaan tercatat sebesar Rp731,4 miliar. Jumlah tersebut naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan penerimaan Rp6,76 triliun, kemudian mencapai Rp8,44 triliun pada 2024 dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025.
Adapun selama periode Januari hingga Oktober 2026, penerimaan PPN PMSE tercatat sebesar Rp10,69 triliun.
Di sisi lain, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto juga mengalami peningkatan. Hingga Oktober 2026, setoran pajak dari sektor tersebut mencapai Rp2,23 triliun, naik sekitar Rp50 miliar dibandingkan posisi akhir September 2026 sebesar Rp2,18 triliun.
Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.
Berdasarkan catatan tahunan, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp246,54 miliar pada 2022 dan Rp220,89 miliar pada 2023. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari transaksi kripto tercatat sebesar Rp341,61 miliar.
Untuk sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp5,5 triliun. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp100 miliar dibandingkan posisi September 2026 yang sebesar Rp5,4 triliun.
Penerimaan dari sektor fintech berasal dari beberapa jenis pajak. Rinciannya, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun.
Selanjutnya, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri mencapai Rp728,28 miliar. Adapun kontribusi terbesar berasal dari PPN dalam negeri dengan penerimaan sebesar Rp3,24 triliun.
Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau Pajak SIPP juga turut menyumbang penerimaan negara. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp6,02 triliun.
Nilai tersebut meningkat sekitar Rp60 miliar dibandingkan realisasi pada akhir September 2026 yang sebesar Rp5,96 triliun.
Penerimaan Pajak SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan sistem perpajakan yang mampu beradaptasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, penyesuaian kebijakan dan administrasi perpajakan diperlukan untuk memastikan aktivitas ekonomi digital turut memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Selain itu, langkah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi seluruh pelaku usaha.
“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” ujar Inge.
Editor: Alia Safira
