J5NEWSROOM.COM, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama. Pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen. Namun, terdapat 16,9 persen responden yang mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali. Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025.
Burhanuddin menyoroti beberapa isu yang masih menjadi perhatian masyarakat, seperti stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang tinggi, pemberantasan korupsi, penyediaan lapangan pekerjaan, serta pengurangan kemiskinan. Sebanyak 27 persen responden menganggap pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai prioritas utama, diikuti oleh pemberantasan korupsi sebesar 20,7 persen. Penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan juga masuk dalam empat besar perhatian utama masyarakat, dengan tiga di antaranya berkaitan dengan ekonomi.
Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei terkait persepsi publik terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Sebanyak 91 persen responden mengaku mengetahui program ini, tetapi 64 persen di antaranya kurang puas atau tidak puas dengan pelaksanaannya. Meskipun banyak masyarakat yang percaya bahwa program ini dapat membantu mengatasi masalah pangan dan stunting, sekitar 47 persen responden khawatir akan potensi korupsi dalam implementasinya.
Selain MBG, survei juga menyoroti program pengadaan tiga juta rumah rakyat. Mayoritas responden menyatakan setuju dengan program ini, terutama mereka yang tinggal di desa.
Menanggapi hasil survei tersebut, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J. Vermonte, menyatakan bahwa survei ini menjadi kabar baik sekaligus peringatan bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak menerapkan program 100 hari, melainkan berfokus pada program kerja selama lima tahun. Vermonte juga berharap agar MBG tidak hanya dilihat sebagai program makan siang, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan gizi anak-anak.
Di sisi lain, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek demokrasi, politik, budaya, dan terutama penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi dan politik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Editor: Agung
