J5NEWSROOM.COM, Solo – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Silaturahmi Akbar bersama Garda Satya NKRI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/8/2026).

Kegiatan yang digelar dalam rangka Syukuran Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia itu diikuti sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan JI yang telah menyatakan meninggalkan aktivitas organisasi tersebut serta meneguhkan komitmen terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan bertema “Bersama Umat Membangun Indonesia” itu juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri setelah JI menyatakan membubarkan diri pada 30 Juni 2024.

Kapolri mendorong para mantan anggota JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI untuk mengarahkan potensi yang mereka miliki ke kegiatan positif serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sigit, militansi, kedisiplinan, keberanian, dan kekompakan yang sebelumnya dimiliki anggota JI dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

“Keputusan untuk mengabdi sebagai Garda Satya NKRI merupakan panggilan nurani untuk menjadi garda yang senantiasa setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sigit dalam sambutannya.

Sigit mengatakan proses pembinaan tidak berhenti setelah para mantan anggota JI menyatakan pembubaran organisasi dan mengikrarkan kesetiaan kepada NKRI.

Mereka didorong mengambil peran nyata di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Kapolri juga berharap Garda Satya NKRI dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

“Termasuk ketika bangsa dan negara menghadapi situasi yang membutuhkan peran saudara-saudara, saya berharap Garda Satya NKRI siap hadir bersama Polri dan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari garda penjaga NKRI,” kata Sigit.

Ia menilai ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan negara menghadapi ancaman keamanan. Kemandirian ekonomi masyarakat, ketahanan keluarga, serta persatuan dan kesatuan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Densus 88 Siapkan Program Pembinaan

Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Sentot Prasetyo mengatakan, program pembinaan terhadap mantan anggota JI merupakan bagian dari roadmap selama lima tahun yang disusun setelah deklarasi pembubaran organisasi tersebut.

Program tersebut diarahkan untuk membantu proses reintegrasi sosial sekaligus memastikan mantan anggota JI dapat kembali diterima di tengah masyarakat.

“Program ini dirancang berkelanjutan untuk memastikan seluruh eks Jemaah Islamiyah mendapatkan bimbingan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat luas sekaligus meneguhkan komitmen menjaga keutuhan NKRI,” ujar Sentot.

Densus 88 mencatat struktur JI di 28 provinsi telah menyatakan pembubaran diri. Sebanyak 7.942 mantan anggota dan simpatisan disebut telah mengikuti berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di sejumlah wilayah.

Selain pembinaan, Densus 88 juga melakukan asesmen transformasi ideologi terhadap 1.611 responden di 11 wilayah strategis. Asesmen tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi pemikiran dan perkembangan para mantan anggota setelah pembubaran JI. Program reintegrasi juga diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi.

Densus 88 bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan 19 jenis pelatihan keterampilan.

Pelatihan tersebut antara lain mencakup teknisi pendingin ruangan, barista, pembuat konten, pemasaran digital, juru sembelih halal, kewirausahaan agribisnis, pertanian terpadu, serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Densus 88 juga menyiapkan 15 program lanjutan untuk memperkuat transformasi pemikiran dan moderasi beragama para mantan anggota JI.

Program tersebut antara lain dialog internal mengenai transformasi ideologi, kegiatan ‘daurah’ transformasi di lebih dari 30 pondok pesantren, serta pendampingan pesantren bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pembinaan juga menyasar keluarga melalui kuliah diniyah mingguan serta pendampingan bagi istri dan anak mantan anggota JI. Selain pembinaan secara langsung, Densus 88 juga menyiapkan strategi untuk memperkuat kontra-narasi di ruang digital.

Upaya tersebut dilakukan melalui Digital Counter-Narrative Lab, penerbitan buku *At-Tatharuff*, buletin Jumat, serta produksi podcast pembanding.

Menurut Sentot, keberhasilan program pembinaan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat.

Program di Jawa Tengah antara lain melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Kementerian Agama, PWNU Jawa Tengah, serta Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. “Melalui ruang dialog terbuka ini, kita menyaksikan kehadiran nyata negara,” ujar Sentot.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya menghadapi ancaman kekerasan berbasis ekstremisme sekaligus mencegah munculnya kembali afiliasi kelompok ekstremis di Indonesia.

Kapolri memastikan Polri akan terus mendampingi keluarga besar Garda Satya NKRI dalam menjalankan berbagai kegiatan positif.

Menurut Sigit, hubungan yang telah terbangun antara Polri dan para mantan anggota JI yang telah kembali menyatakan komitmen kepada NKRI perlu dipelihara dalam jangka panjang.

“Karena bagi saya, persaudaraan yang telah kita bangun bukanlah persaudaraan sesaat, melainkan saduluran saklawase, persaudaraan yang senantiasa kita jaga dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Sigit.

Melalui program tersebut, Polri tidak hanya mendorong mantan anggota JI meninggalkan ideologi kekerasan, tetapi juga membantu mereka membangun kemandirian ekonomi dan kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah berharap proses reintegrasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus mencegah berkembangnya kembali paham dan jaringan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Editor: Agung