J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan banyak permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah. Berkenaan permasalahan itu, DPR akan meminta Kementerian Agama mengevaluasi agar pelaksanaan tahun depan tidak seperti tahun 2023 ini.
“Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan,” tegas anggota Timwas Haji DPR, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).
Ace yang memimpin tim kecil dalam pengawasan haji di Mekkah itu memberi sejumlah catatan dari penyelenggara haji tahun 2023. Hal ini menyusul banyaknya persoalan yang menyebabkan jemaah haji Indonesia kesulitan saat di Tanah Suci.
“Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina,” kata Ace.
Mashariq merupakan tim pengelola ibadah haji dari Arab Saudi yang jasanya digunakan oleh Pemerintah Indonesia selama proses ibadah jemaah haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah selama empat hari.
Sementara itu, masyair adalah biaya yang dibayarkan kepada mashariq untuk layanan kepada jemaah selama melaksanakan ibadah haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah di mana pada tahun 2023 ini, Indonesia membayarkan harga Rp 14,03 juta per jemaah.
Dengan jumlah tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menyayangkan kurangnya pelayanan dari mashariq, termasuk karena masalah keterlambatan distribusi makanan.
“Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan,” sesalnya.
Ace juga menyoroti kondisi jemaah saat melaksanakan mabit di Mina, yang merupakan kegiatan bermalam untuk fokus melakukan aktivitas ibadah dengan memperbanyak zikir, mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah.
Pasalnya, lanjut legislator Partai Golkar, banyak jemaah Indonesia tidak mendapatkan tenda saat mabit di Mina sehingga mereka harus beristirahat di luar tenda.
“Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ace juga mengkritisi kurangnya jumlah toilet yang mengakibatkan jemaah harus mengantre berjam-jam. Ia mengatakan, kondisi tersebut menyulitkan jemaah haji, khususnya yang perempuan.
“Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet,” ungkapnya.
Catatan lain, saat kejadian terlantarnya jemaah haji di Muzdalifah karena keterlambatan transportasi. Menurutnya, kejadian tersebut bisa diantisipasi apabila ada mitigasi yang baik, apalagi persoalan mengenai hal ini sudah menjadi bahan pembahasan saat rapat antara DPR dengan Kemenag.
“Kasus bus yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armina,” tuturnya.
Dengan adanya kendala dalam proses ibadah haji khususnya di Arafah, Mina dan Muzdalifah, Ace mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang mashariq yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama,” tegas Legislator dari Dapil Jabar II itu.
Ditambahkan Ace, kurangnya perhatian terhadap jemaah lansia juga patut dievaluasi. Itu lantaran dari total jemaah haji Indonesia tahun ini, 30 persennya adalah kelompok lansia.
Padahal sejak awal perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2023, DPR sudah mewanti-wanti soal penambahan fasilitas bagi lansia yang kerap kesulitan saat proses perpindahan tempat untuk beribadah.
“Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan seperti kursi roda dan golf car kami temukan tidak optimal,” demikian Ace.
Semetara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui, banyak persoalan yang terkait dengan pelayanan di bawah tanggung jawab pihak Mashariq atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi.
“Dua hari yang lalu kita bertemu dengan Menteri Haji (Arab Saudi), untuk menyampaikan beberapa persoalan saat puncak haji. Sebelumnya, kita juga menemui Mashariq untuk melakukan protes yang keras atas pelayanan yang mereka berikan,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2023).
Menurut Gus Yaqut, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al-Rabiah, lanjut Gus Yaqut, bahkan mengaku ikut merasakan sakit atas kondisi yang dialami jemaah haji Indonesia. “Insyaallah ini akan menjadi kejadian yang terakhir kalinya,” tegas Yaqut.
Kedua pihak sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Muzdalifah, lalu Mina.
“Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal dua minggu yang akan datang kita sudah dapat hasil investigasinya,” tandas Menag.
Sumber: RMOL
Editor: Agung
