Penahanan Ijazah Jadi Sorotan, BMPS Desak Pemerintah Sediakan Anggaran untuk Sekolah Swasta

Ilustrasi Ijazah ditahan. (Foto: RMOL)

J5NEWSROOM.COM, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, meminta seluruh sekolah untuk segera memberikan ijazah siswa yang sempat ditahan, menarik perhatian banyak pihak. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, H Andi Surya Wijaya, mengungkapkan bahwa persoalan penebusan ijazah sudah lama disampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Jawa Barat, termasuk yang diperjuangkan oleh fraksi PPP.

Sebagai pengelola Yayasan Ibnu Hadjar yang menaungi SMP, SMA, dan SMK Taruna Andigha Bogor, Andi menjelaskan bahwa di sekolah swasta terdapat komitmen antara peserta didik dan pihak sekolah, termasuk kewajiban orang tua dalam membayar biaya pendidikan. Jika kewajiban tersebut belum diselesaikan saat siswa lulus, ijazah kerap ditahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Meski demikian, banyak sekolah yang tetap memiliki kebijakan sosial, seperti memberikan ijazah jika orang tua mampu membayar sebagian tunggakan.

Terkait kebijakan pemerintah daerah, BMPS yang menaungi sekolah-sekolah swasta di Kota Bogor telah membuat keputusan bersama agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelesaikan permasalahan penebusan ijazah siswa swasta. Andi menegaskan bahwa sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri yang dibiayai sepenuhnya oleh negara. Bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah swasta dinilai tidak cukup untuk menutupi biaya pendidikan siswa.

Oleh karena itu, BMPS mendorong pemerintah dan DPRD Jawa Barat agar mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan, sehingga tidak membebani siswa dan orang tua yang mengalami kesulitan finansial.

Sumber: RMOL
Editor: Agung