
J5NEWSROOM.COM, Makkah – Menteri Haji dan Umrah RI Moch Irfan Yusuf bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meninjau kesiapan layanan kesehatan jemaah haji di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Jumat (23/5/2026). Peninjauan dilakukan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dalam kunjungan tersebut, Irfan Yusuf mengatakan rombongan Amirulhaj ingin memastikan kesiapan tenaga kesehatan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada jemaah selama musim haji, khususnya saat fase Armuzna.
“Hari ini kami datang ke KKHI untuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan haji Indonesia, termasuk pelayanan yang telah berjalan hampir satu bulan dan persiapan menghadapi Armuzna,” ujar Irfan.
Ia mengakui adanya tantangan berupa regulasi kesehatan Arab Saudi yang ketat dan terus berubah. Meski demikian, tenaga kesehatan Indonesia dinilai mampu beradaptasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.
Menurut Irfan, pemerintah telah menyiapkan klinik darurat di sejumlah titik selama fase Armuzna. Selain itu, koordinasi dengan rumah sakit pemerintah Arab Saudi juga terus diperkuat untuk penanganan jemaah yang membutuhkan rujukan medis.
“Kami menyiapkan klinik-klinik darurat untuk pelayanan awal, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit Saudi untuk pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” katanya.
Ia menambahkan, lebih dari 1.200 tenaga kesehatan disiagakan selama operasional haji tahun ini. Setiap kelompok terbang (kloter) didampingi satu dokter dan satu perawat, ditambah tenaga kesehatan lain yang ditempatkan di berbagai titik layanan.
Irfan juga mengungkapkan jumlah jemaah yang dirawat maupun meninggal dunia pada musim haji tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai hal itu dipengaruhi pemeriksaan kesehatan istitha’ah yang lebih ketat sejak di Indonesia.
“Pemeriksaan istitha’ah kesehatan di tanah air tahun ini lebih ketat, sehingga jumlah jemaah yang dirawat maupun wafat menurun cukup signifikan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan safari wukuf bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi, Irfan mengatakan pemerintah masih berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi agar pelaksanaannya tetap sesuai regulasi yang berlaku.
“Secara resmi safari wukuf memang belum diperbolehkan, tetapi kami terus mencari solusi yang tidak melanggar aturan dan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi,” katanya.
Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan Indonesia yang dinilai mampu menghadapi dinamika regulasi di Arab Saudi.
“Tenaga kesehatan kita sangat tangguh menghadapi aturan Pemerintah Saudi yang ketat dan terus berubah. Mereka mampu mengantisipasi situasi dengan langkah yang tepat,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengevaluasi pola pelayanan kesehatan haji agar semakin efektif dan adaptif terhadap kebijakan di Arab Saudi, sekaligus tetap mengutamakan pelayanan maksimal bagi jemaah Indonesia.
Editor: Saibansah Dardani
