J5NEWSROOM.COM, Batam – Pemerintah Kota Batam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4,859 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah, dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sejumlah prioritas.
Rancangan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026). Dalam kesempatan itu, Amsakar menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 kepada pimpinan DPRD Batam untuk selanjutnya dibahas bersama.
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada ketentuan pemerintah serta kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati pada 15 Agustus 2026. Kebijakan anggaran juga diselaraskan dengan RKPD Batam 2027, RPJMD Batam 2025–2029, serta arah pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ada lima fokus utama yang menjadi arah kebijakan APBD 2027. Pertama, pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial melalui subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial untuk lansia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani. Pemerintah juga menyiapkan subsidi sembako untuk membantu pengendalian inflasi.
Prioritas berikutnya mencakup peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas. Penanganan banjir, pengelolaan sampah, pembangunan SPAM di Galang, beasiswa, bantuan seragam sekolah, pembangunan ruang kelas dan fasilitas kesehatan turut masuk dalam rencana.
Di sektor infrastruktur, sejumlah proyek yang diprioritaskan antara lain pembangunan Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan sejumlah gedung kelurahan, pembangunan unit sekolah baru, serta peningkatan beberapa ruas jalan strategis. Pemerintah juga menargetkan pendapatan daerah sekitar Rp4,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang mencapai sekitar Rp4,8 triliun.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD Batam dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Ia menegaskan, rancangan anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Agung
