Koruptor MinyaKita Sebaiknya Dihukum di Pulau Terpencil

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Ist)

J5NEWSROOM.COM, Kasus dugaan kecurangan dalam takaran MinyaKita harus diusut hingga tuntas agar tidak merugikan masyarakat. Jika terbukti ada pihak yang sengaja mengurangi isi demi keuntungan pribadi, maka mereka harus bertanggung jawab di hadapan hukum.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menegaskan hal tersebut melalui akun X miliknya. Ia mengibaratkan kasus MinyaKita yang mulai meredup seperti minyak jelantah yang menunggu diolah kembali. Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk terus menekan pihak berwenang agar kasus ini terungkap dan pelakunya diproses hukum.

Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas dari aparat, kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemerintah bisa semakin melemah. Hensat menekankan bahwa pelaku tidak boleh hanya diberi teguran, tetapi harus diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pernyataan Hensat ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Dalam pidatonya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap para koruptor yang menyebabkan kesulitan bagi guru, dokter, perawat, hingga petani. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan korupsi, termasuk kemungkinan membangun penjara di pulau terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri.

Editor: Agung