J5NEWSROOM.COM, Samarinda – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepulauan Riau membawa aspirasi daerah menjadi sikap nasional. Usulannya agar pemerintah pusat meninjau kembali pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), masuk dalam enam rekomendasi Rakernas Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2026 di Samarinda, Kalimantan Timur.
Di forum yang sama, SPS Kepri mengusung “Semangat Kolaborasi, Sahabat Investasi”, dengan menekankan peran pers dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Batam serta Kepulauan Riau.
Ketua SPS Kepri Ramon Damora menyampaikan desakan peninjauan dana transfer dalam Rakernas di Tower Kadrie Oening, Samarinda, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah, kebutuhan pelayanan publik, dan dampaknya terhadap dunia usaha.
“Kepri, misalnya, membutuhkan dukungan anggaran untuk menjaga pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menggerakkan ekonomi. Jangan sampai pengurangan dana transfer mempersempit kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ramon.
Ia menekankan, karakter Kepri sebagai wilayah kepulauan harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal. Pelayanan antarpulau membutuhkan anggaran yang memadai, sementara pertumbuhan investasi di Batam menuntut kesiapan infrastruktur dan layanan.
“Di Kepri, pelayanan harus menjangkau masyarakat yang dipisahkan laut. Di Batam, infrastruktur harus mampu mengimbangi pertumbuhan investasi. Kebutuhan ini perlu diperhitungkan sebelum dana daerah dikurangi,” ujarnya.
Usulan SPS Kepri mendapat dukungan peserta dari provinsi lain. Rakernas kemudian meminta pemerintah pusat lebih bijaksana menerapkan pemotongan DBH dan TKD karena dampak turunannya menekan sektor riil serta ekosistem pers nasional dan daerah.
“Persoalan yang kami suarakan ternyata dirasakan juga oleh daerah lain. Karena itu, usulan SPS Kepri mendapat dukungan dan menjadi rekomendasi bersama,” kata Ramon.
Menurut dia, keberlanjutan perusahaan pers berkaitan erat dengan kesehatan ekonomi daerah. Menyusutnya kegiatan usaha dan belanja pemerintah dapat menambah tekanan terhadap media lokal yang tengah menghadapi persaingan platform digital.
“Ketika ekonomi daerah melemah, dunia usaha ikut tertekan. Perusahaan pers berada dalam ekosistem yang sama. Kita perlu menjaga agar pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan pers daerah tetap memiliki ruang untuk tumbuh,” ujar dia.
SPS Kepri diwakili empat pengurus dalam rangkaian HUT ke-80 SPS dan Rakernas, yakni Ketua Ramon Damora, Sekretaris Dedy Suwadha, Bendahara Harianto, dan Wakil Ketuq Nursomsi.
Sekretaris SPS Kepri Dedy Suwadha turut menyuarakan tagline SPS Kepri “Semangat Kolaborasi, Sahabat Investasi” melalui komitmen memperkuat kolaborasi dan mendukung investasi yang berkelanjutan.
Dedy menekankan pentingnya informasi kredibel dan pemberitaan konstruktif untuk membangun kepercayaan daerah, utamanya terhadap Batam dan Kepri sebagai kawasan investasi. Sinergi dengan BP Batam, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus tetap menjaga kemerdekaan serta independensi pers.
“Investasi tumbuh karena kepercayaan. Kepercayaan tumbuh karena keterbukaan. Pers yang merdeka menjaga keduanya,” kata Dedy.
Dedy menambahkan, pers dapat berkontribusi terhadap iklim investasi melalui pemberitaan yang akurat, pengawasan kebijakan, dan keterbukaan informasi.
“Menjadi sahabat investasi berarti ikut membangun kepercayaan. Pers menjelaskan peluang, mendengar suara masyarakat, dan mengingatkan ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki. Independensi justru membuat peran itu dipercaya,” ujar pemilik portal Warta Kepri ini.
Enam Rekomendasi Rakernas
Sementara itu, Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita mengatakan, Rakernas SPS di Samarinda menghasilkan enam rekomendasi yang menjadi pijakan untuk memperkuat organisasi dan menjaga keberlanjutan perusahaan pers di tengah tekanan ekonomi serta perubahan teknologi.
Selain persoalan DBH dan TKD yang disuarakan Kepri, Rakernas SPS juga menghasilkan lima rekomendasi strategis lainnya. Agenda tersebut mencakup persiapan kongres, pembenahan organisasi, hingga penguatan kemitraan.
Berikut enam rekomendasi lengkap Rakernas SPS 2026:
1. Lampung Menjadi Tuan Rumah Kongres SPS 2027
2. Penyempurnaan AD/ART SPS
3. Usulan Penghapusan Larangan Rangkap Jabatan
4. SPS Merencanakan Pembuatan Lagu Mars
5. Memperkuat Kemitraan dengan Pemerintah dan BUMN
6. Meminta Pemerintah Mempertimbangkan Pemotongan DBH dan TKD
“Apa yang disuarakan SPS Kepri, juga dirasakan semua daerah. Sektor riil dan ekosistem perusahaan pers juga berpotensi terkena dampaknya.
Karena itu, SPS meminta pemerintah mempertimbangkan konsekuensi kebijakan pemotongan TKD dan DBH tersebut. Keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah menjadi salah satu kepentingan yang perlu diperhatikan,” papar Kang Yepi, panggilan akrab Januar Ruswita.
Mengunjungi IKN dan Malam Award
Selain Rakernas, rangkaian HUT ke-80 SPS pada 4–7 November 2026 diisi dialog media, kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta malam penganugerahan SPS Awards 2026.
Pada Jumat (6/11/2026), delegasi SPS Kepri bersama rombongan pimpinan media mengunjungi IKN. Rombongan diterima Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan mengikuti audiensi mengenai perkembangan pembangunan ibu kota baru.
Rangkaian kegiatan berlanjut dengan gala dinner dan SPS Awards 2026 di Ballroom Dispora Kaltim, Tower Kadrie Oening, Samarinda, Jumat malam (6/11). Ajang ini memberikan apresiasi kepada media serta institusi atas karya dan pengelolaan komunikasi mereka. Penghargaan mencakup Indonesia Print Media Awards, Indonesia Digital Media Awards, Indonesia Inhouse Magazine Awards, serta penghargaan bagi media pelajar dan pembaca muda.
Editor: Alia Safira
