J5NEWSROOM.COM, Bintan – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk jejaring News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai upaya memperkuat sinergi media, pemerintah, dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa tingkat Provinsi Kepri dikukuhkan di Agro Beach Resort, Bintan, Rabu (26/8/2026).

Pengukuhan dilakukan Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan jejaring pengawasan dan pendampingan pembangunan desa melalui pendekatan kolaboratif.

Kepengurusan Pokja News Room Jaksa Garda Desa SMSI Kepri dipimpin Rinaldi Samjaya sebagai ketua, Zabur Anjasfianto sebagai sekretaris, dan Allib Murniman sebagai bendahara.

Adapun Anwar Saleh Harahap dipercaya sebagai Penanggung Jawab News Room, Syamsul Paloh sebagai Penanggung Jawab Bidang Bisnis, Nov Iwandra sebagai Penanggung Jawab Media Sosial, Toto Sumito sebagai Penanggung Jawab Wilayah, serta Fajri HM sebagai Penanggung Jawab Publikasi dan Pelatihan.

Pada kesempatan yang sama, Rinaldi Samjaya selaku Ketua SMSI Kepri melantik pengurus Pokja News Room Jaksa Garda Desa di tingkat kabupaten dan kota se-Kepri.

Sesuai ketentuan organisasi, ketua, sekretaris, dan bendahara SMSI di masing-masing daerah secara ex officio menjadi pengurus Pokja News Room Jaksa Garda Desa di wilayahnya.

Makali Kumar mengatakan, program News Room Jaksa Garda Desa dibangun melalui jejaring nasional yang menghubungkan tingkat pusat hingga desa.

Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diketahui sejak dini. Dengan demikian, persoalan dapat diselesaikan melalui pembinaan sebelum berkembang menjadi masalah hukum.

“Program ini dibentuk agar berbagai persoalan di desa dapat diurai sejak awal. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan solusi sehingga pengelolaan pembangunan desa berjalan sesuai aturan,” ujar Makali.

Ia menjelaskan, koordinasi News Room dimulai dari tingkat pusat, kemudian diteruskan kepada koordinator di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga kecamatan yang membawahi jaringan desa.

Informasi yang dihimpun nantinya terintegrasi dalam satu sistem nasional. Sistem itu diharapkan memudahkan pemantauan, pendampingan, dan penyelesaian berbagai persoalan secara lebih cepat.

Makali mengatakan, program yang diinisiasi Kejaksaan Agung tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan dana dan aset negara di desa agar berlangsung transparan, efektif, dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan Yono Hartono mengatakan, keberadaan News Room Jaksa Garda Desa merupakan langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana maupun aset desa.

Ia menjelaskan, setiap desa nantinya memiliki News Room yang mendokumentasikan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan desa.

Kepala desa menjadi penanggung jawab pengelolaan platform tersebut. Selanjutnya, News Room desa akan terhubung dengan jejaring SMSI dalam sebuah sistem informasi nasional.

“Seluruh aktivitas pembangunan desa akan terdokumentasi dan terhubung dalam jejaring nasional. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan melalui pendekatan pembinaan,” kata Yono.

Ketua Pokja News Room Jaksa Garda Desa Kepri Rinaldi Samjaya berharap kepengurusan yang telah dibentuk dapat menjadi penghubung informasi sekaligus mitra strategis pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

Menurut Rinaldi, Pokja tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara media, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.

Kolaborasi itu, kata dia, diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kehadiran kami bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan edukasi, pendampingan, dan meningkatkan kesadaran hukum agar pembangunan desa berjalan lebih transparan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rinaldi.

Ia juga meminta pengurus Pokja di tingkat kabupaten dan kota menjaga profesionalisme dan independensi. Pemberitaan, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan edukasi kepada masyarakat.

Rinaldi mengibaratkan News Room Jaksa Garda Desa sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pembinaan di tingkat desa, sebagaimana Kepolisian memiliki Bhabinkamtibmas dan TNI memiliki Babinsa.

“Sinergi antara pemerintah, Kejaksaan, dan media merupakan modal penting untuk menciptakan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Editor: Alia Safira